-
Hukum perjanjian perdagangan internasional : kerangka konseptual dan ratifikasi di indonesia
- Prita Amalia dan Garry Gumelar
- CV Keni Media
- 2020
- 978-623-92381-7-9
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.
- Kramat 98, Salemba, Kaliabang
Silahkan Login untuk dapat Melakukan Peminjaman Online
| Kode Buku | : | 250588 |
| Kode Klasifikasi | : | 341.754 |
| Judul Buku | : | Hukum perjanjian perdagangan internasional : kerangka konseptual dan ratifikasi di indonesia |
| Edisi | : | - |
| Penulis | : | Prita Amalia dan Garry Gumelar |
| Penerbit | : | CV Keni Media |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Tahun | : | 2020 |
| ISBN | : | 978-623-92381-7-9 |
| Tajuk Subjek | : | Hukum,Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional |
| Deskripsi | : | 124 hlm.; 21 cm |
| Eksemplar | : | 8 |
| Stok | : | 8 |
| Petugas | : | Okta Ayu Melya Widanti |
Terkait Subjek Buku yang sama
-
-
Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan 2009 (UU No. 22 tahun 2009)
- Undang-Undang Lalu Lintas
- Visimedia
- 2009
- 979-065-047-7
-
-
Cyberspace cybercrimes cyberlaw = tinjuan aspek hukum pidana
- Josua sitompul
- Tatanusa
- 2012
- 978-979-3999-81-4
-
Pengantar hukum pajak
- H. Bohari
- PT RajaGrafindo Persada
- 2008
- 979-421-348-9
Pajak merupakan suatu hal yang mendasar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Dengan demikian pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang ... Lihat Selengkapnya