• Hukum perjanjian perdagangan internasional : kerangka konseptual dan ratifikasi di indonesia

    Hukum perjanjian perdagangan internasional : kerangka konseptual dan ratifikasi di indonesia

    • Prita Amalia dan Garry Gumelar
    • CV Keni Media
    • 2020
    • 978-623-92381-7-9
    Sinopsis

    Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

    Kata Kunci
    Tersedia di Perpustakaan Kampus:
    • Kramat 98, Salemba, Kaliabang
    Silahkan Login untuk dapat Melakukan Peminjaman Online
Kode Buku : 250588
Kode Klasifikasi : 341.754
Judul Buku : Hukum perjanjian perdagangan internasional : kerangka konseptual dan ratifikasi di indonesia
Edisi : -
Penulis : Prita Amalia dan Garry Gumelar
Penerbit : CV Keni Media
Bahasa : Indonesia
Tahun : 2020
ISBN : 978-623-92381-7-9
Tajuk Subjek : Hukum,Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional
Deskripsi : 124 hlm.; 21 cm
Eksemplar : 8
Stok : 8
Petugas : Okta Ayu Melya Widanti
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan di indonesia yang memiliki tugas utama sebagai The Guardian Of Constitution. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai dalam konstitusi ini adalah dengan melakukan Judicial Review,yakni meninjau apakah suatu undang-undang dapat dikatakan konstitusional ataupun inkonstitusional.Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan permasalahan sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Judicial Review terhadap perjanjian perdagangan Internasional.Perjanjian perdagangan Internasional merupakan salah satu Perjanjian Internasional yang memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan hak individu yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan Undang-undang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam hukum nasional Indonesia.Untuk lebih lanjut membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian instrument ratifikasi perjanjian perdagangan internasional baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden.

Terkait Subjek Buku yang sama