DETAIL BUKU
  • Implementasi pengelolaan keuangan daerah : tata kelola menuju pemerintahan yang baik

    Implementasi pengelolaan keuangan daerah : tata kelola menuju pemerintahan yang baik

    • Meme Rukmini., dkk
    • CV. Eureka Media Aksara
    • 2022
    • 978-623-5382-05-0
    Sinopsis

    Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya. Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Untuk mencapai kinerja yang berhasil maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance.

    Kata Kunci
    Tersedia di Perpustakaan Kampus:
    • Kramat 98
    Silahkan Login untuk dapat Melakukan Peminjaman Online
Kode Buku : 230277
Kode Klasifikasi : 657.661
Judul Buku : Implementasi pengelolaan keuangan daerah : tata kelola menuju pemerintahan yang baik
Edisi : -
Penulis : Meme Rukmini., dkk
Penerbit : CV. Eureka Media Aksara
Bahasa : Indonesia
Tahun : 2022
ISBN : 978-623-5382-05-0
Tajuk Subjek : keuangan daerah,Pemerintahan
Deskripsi : x, 163 hlm.: ill.; 22 cm
Eksemplar : 1
Stok : 1
Petugas : Okta Ayu Melya Widanti
Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Untuk mencapai kinerja yang berhasil maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance.
Terkait Subjek Buku yang sama