Analisis pelayanan penerbitan sertifikat haccp melalui aplikasi honest pusat pengendalian mutu bkipm kementerian kelautan dan perikanan ri

• Muhamad Ichsan Riyan Syahputra
• 2022

---

Pusat Pengendalian Mutu BKIPM adalah Instansi yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Di era digital ini Pusat Pengendalian Mutu mencoba menerapkan sistem Electronic Governmentyang familiar disebut E-Governmentyaitu suatu model sistem pemerintahan yang berorientasi pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan dikendalikan dalam satu sistem dan juga merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Metode pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir adalah metode observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan metode analisanya berupa analisis kualitatif yaitu metode analisis data tanpa menggunakan analisis statistik. Pusat Pengendalian Mutu mengembangkan sebuah sistem pelayanan untuk Sertifikasi pengurusan Sertifikat HACCP secara online yang dinamakan HONEST. Maksud dan tujuan Pusat Pengendalian Mutu merubah metode pengurusan offline menjadi online agar pengurusan Sertifikat HACCP lebih cepat dan mudah serta mewujudkan pelayanan prima.

• Sertifikasi
• Pelayanan Prima

Atmadjati, A. (2018). Layanan Prima dalam Praktik Saat Ini. DEEPUBLISH. Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
Kemenpan. (2017). Keputusan MENPAN Nomor 17 Tahun 2017. Jakarta: Kemenpan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/Permen-KP/2018. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lenak, Syalom M.C., Sumampow, Ismail, dan Waworundeng, Welly. (2021).
Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Jurnal Governance, Vol. 1, No. 1, 2021. Manado: Universitas Sam Ratulangi. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34301
Masyhur, Firdaus. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 19, No. 1, Juni 2017. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/972
Meutia, Riska. (2017). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru. JOM FISIP Vol.6, Edisi II, Juli-Desember 2017. Pekanbaru: Universitas Riau. https://repository.uir.ac.id/13522/1/177310403.pdf
Mukarom, Zaenal dan Laksana, Wijaya. (2018). Manajemen Pelayanan Publik.
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Nugraha, Joko Tri. (2018). E-government dan Pelayanan Publik. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol. 2, No. 1, April 2018. Magelang: Universitas Tidar. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/758
Riani, Ni Ketut. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 11, April 2021. Mataram: Sekolah Tinggi Mataram. https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/489
Rukayat, Yayat. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi (JIMA), No. 2, Tahun XI, Juni 2018. Bandung: Universitas Nurtanio
https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/32
Sinambela, P. L. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.