Analisis upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pbb-p2 pada upppd kepulauan seribu jakarta utara

• Novy Christina
• 2023

---

UPPPD Kepulauan Seribu merupakan instansi atau perusahaan yang menangani pajak daerah sesuai kewenangannya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang ditangani oleh UPPPD Kepulauan Seribu yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan dalam membayar PBB-P2. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 pada UPPPD Kepulauan Seribu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Kemudian menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan suatu objek dan metode analisis data tanpa menggunakan analisis statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh UPPPD Kepulauan Seribu belum efektif dikarenakan masih banyak tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum dibayar atau dilunasi dan para wajib pajak masih belum mematuhi pembayaran pajak yang sudah ditentukan.

• Upaya Penagihan Pajak
• Tunggakan PBB-P2

Bapenda. (2023). Sejarah Bapenda . Dipetik Juni 25, 2023, dari bprd jakarta : https://bprd.jakarta.go.id/sejarah
(Fauzi, 2017:19-21). (2019). Bab II Landasan Teori. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Chandraningtyas, L. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Kediri. 8(1), 1–16.
Diza, S. N. (2018). Bab II Landasan Teori. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Drs. Chairil Anwar Pohan. (2021). Buku Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia.pdf. In Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia.
Harjo, D., & Annisa Darmawan, D. (2022). SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen. Jurnal Sistem Informasi, 2(3). https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai
Indra Gunawan, Ricky Domai, T., & Siswidiyanto. (2017). Analisis Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan. 1(1), 145–152.
Juli Ratnawati, R. I. H. (2015). Buku Dasar-Dasar Pajak.pdf.
Lazarus Ramandey. (2020). Buku Perpajakan.pdf.
Lumbanbatu, R. S. E. (2019). EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA. EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA, 1–32.
Maria La Priska Dian Ela Revita, D. (2022). buku perpajakan. In buku perpajakan.
Nainggolan, S. G. V. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP), 7(1), 25–34.
Rosmida, R., & Julaidah, J. (2021). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019. Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2(1), 104. https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1920
Susyanti, H. J. (2019). Pajak Bumi & Bangunan P2. http://pajak.sragenkab.go.id/index.php/pajak-bumi-bangunan-p2/
Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf