Pengaruh pajak pbb-p2 dan pajak bphtb terhadap penerimaan pajak daerah di upppd kecamatan cilincing jakarta utara

• Diyah Ayu Rahmadani
• 2023

---

Penelitian ini di lakukan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing. Dengan fenomena yang terjadi dimana dari 8 sektor pajak di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak daerah jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah kecamatan Cilincing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif kuantitatif dan menggunakan data sekunder yaitu jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan periode 2018-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dianalisis secara terpisah PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,00 (PBB-P2) dan 0,00 (BPHTB). Jika dianalisis secara simultan keduanya memiliki signifikansi 0,00 < 0,05 yang berarti bahwa keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah.

• PBB-P2
• BPHTB
• Penerimaan Pajak Daerah

Basri. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Collection Systems and Procedures in Manado City. 6(1), 247–258.
Bohari. (2018). Pengantar Hukum Pajak (12th ed.). Rajawali Pers.
Ghozali, I. (2019). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.).
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Iqbal, M., & Diana, D. R. (2019). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, 10, 13–19. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT
Ismayadie, M. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dan Pajak Penghasilan (Pph) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017. Equity: Jurnal Ekonomi, 7(2), 12–24. https://doi.org/10.33019/equity.v7i2.5
Jakarta, P. G. D. (2022). Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022.
Kristina, M. (2019). Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Tebet. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Lingga, S. (2019). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI SARANA PENUNJANG EFEKTIVITAS PENERIMAAN ASLI DAERAH ( Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi).
Marihot, S. P. (2016). Pajak Daerah & Retribusi Daerah (4th ed.). Rajawali Pers.
Martha, M. A., & Harlyn, S. L. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 3 Daerah. Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 5.
Mulyo. (2021). Mekanisme Pemungutan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Pemindahan Hak Pada Perolehan Jual Beli Di BPKAD Kabupaten Pati. 2013–2015.
Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia. Buku Litera Yogyakarta.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta. (2011). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB P2 (Vol. 5, Issue 3).
Pratiwi, A. D. (2019). ANALYSIS OF THE EFFECT OF EARTH AND BUILDING TAX REALIZATION & CUSTOMIZATION OF THE EXTENSION OF LAND AND BUILDING RIGHTS ON REGIONAL ORIGINAL REALIZATION (Case Study of the Regional Revenue Management Agency in Bandung City in 2013-2018). 1–11.
Putra, W. (2018). Tata kelola ekonomi keuangan daerah. Rajawali Pers.
Raden, R. A. J. A. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Kudus. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 5(1).
Rallyanto, S. M. P. (2019). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Jakarta. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 14.
Resmi, S. (2019). Perpajakan (11th ed.). Salemba Empat.
Samanto, H. (2019). Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(1), 11. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.538
Sherly, A. (2019). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), 6–25.
Tasya, P. A. C., & Nunung, N. (2023). Pengaruh Kontribusi PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode Tahun 2018-2021. Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5660
Tetti, M. N. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UUPRD Cirasas Jakarta Timur. 1985, 17–39.
Tjaraka, H. (2018). Pengantar Perpajakan.
Tommy, S. S. (2018). Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Yang Dipengaruhi Oleh Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak. 1–84.
Undang - Undang Nomor 28 Tahun. (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Yani, R., Dede, M., & Sfrizal. (2019). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika, 3(6).
Yanuar, A. (2019). Pengaruh PBB , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016. I(3), 946–955.
Zifora, T. Y., & Lorina, S. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. Jurnal Ekonomis, 6.