Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT Sigma Prima Solusindo

• Syafrizal Akbar
• 2019

---

ABSTRAK

 

Syafrizal Akbar (62160239), Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT Sigma Prima Solusindo.

 

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan berbagai negara lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan negara Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik dan terencana. Salah satunya dengan terus memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas pajak penghasilan pasal 23 yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tujuan penulis melakukan penelitian pada PT Sigma Prima Solusindo adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 sesuai dengan UU yang berlaku dan mengetahui kendala yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang dilakukan PT Sigma Prima Solusindo sudah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, tidak adanya kendala dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 dan sudah sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008.

 

 

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh 23                                                            

 

ABSTRACT

 

Syafrizal Akbar (62160239), Implementation of withholding, Deposit, and Reporting of Income Tax Article 23 At PT Sigma Prima Solusindo

 

Taxation is one of the important components in the economy of indonesia and various other countries. For the government, taxation is a tangible manifestation of the independence of indonesia’s state development funding for the welfare and prosperity of the people fairly and equally in all regions of indonesia. This can be achieved if the economy in Indonesia is in good condition and planned. One of them is by continuing to improve the taxation system in Indonesia. Article 23 Income Tax is a tax calculated based on the applicable tax regulations, income tax is imposed on the subject of tax on income tax article 23 received or obtained in the tax year. The purpose of the authors conducting research at PT Sigma Prima Solusindo is to find out the implementation of Income Tax deductions, deposits, and reporting of Article 23 Income Tax in accordance with the applicable law and find out the obstacles that occur. The research method used is descriptive qualitative. The data collection methods used were Observation, Interview, and Documentation Study methods. Based on the results of the study it can be concluded that Cutting, Depositing and Income Tax Reporting (PPh) 23 conducted by PT Sigma Prima Solusindo are in accordance with Law Number 36 of 2008, there are no obstacles in deduction, depositing and reporting of Income Tax 23 and in accordance with the applicable Law namely Law Number 36 of 2008.

 

 

Keyword: withholding, Depositing,  PPh 23 Reporting

• Pajak

DAFTAR PUSTAKA

 

Hendra, Sifrid S. Pangemanan, S. T. (2014). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. 2(1), 30–37.

Mardiasmo. (2013). Pepajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi.

Parengkuan, A., Tinangon, J. J., Elim, I., Ekonomi, F., Bisnis, D., Akuntansi, J., … Manado, R. (2014). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo. 2(3), 1330–1339.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.

Pohan, Chairul Anwar. (2017). Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 2 (2nd ed.; Chairui Anwar Pohan, ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Putra, S. E., Handayani, S. R., & Kaniskha, B. (2016). Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Dan Jasa Non-Aeronautika (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT. “X”). 10(1), 1–5.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan.

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8 (S. Empat, ed.). Jakarta.

Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori & Kasus (10th ed.; A. Sustiwi, ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 157–162. Retrieved from http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/4163/2695

Rohendi, A. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis, 2(1), 119–126.

Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1a-3), 218–225. Retrieved from http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/289

Waluyo. (2011). Pepajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1 (Edisi 10 b; Waluyo, ed.). Jakarta: Salemba Empat.