Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)

• Nur Abdurohman Arif
• 2023

---

Nur Abdurohman Arif (12190582), C
Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) adalah salah satu jenis kegiatan pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan anggaran APBD. Dalam penyelenggaran tersebut dibutuhkan kordinasi dan komunikasi antara Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) sebagai pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kordinasi dalam pengadaan barang dan jasa serta pola komunikasi antara LPSE dan BPBJ dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan kalimat kualitatif deskriptif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah LPSE dan BPBJ kota jakarta. Teknik penentuan informasi dilakukan secara purposive. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka secara mendalam. Teknik analisis data menggunakan redukasi data, penyajian data dan penarikan kseimpulan. Sedangkan untuk penguji keabsahan data penelitian digunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelenggara e-procurement di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Berjalan selama 5 Tahun. Kordinasi dengan LPSE dan BPBJ selama proses e-procurement termasuk dalam kordinasi horizontal. Kordinasi dan komunikasi telah dilaksanakan secara efektif terkait dengan pembahasan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selama proses kordinasi dan komunikasi terdapat beberapa hambatan diantaranya permasalahan waktu kurangnya SDM berbasis IT.
Kata Kunci : Kordinasi, Komunikasi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah E-Procurement

• Kordinasi
• Komunikasi

DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Setara Press, Malang, 2012.
Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
R. Subekti, Aneka Perjanjian, ctk. ke Sepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Ridwan HR, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
Abas, W. (2013). Analisa Kepuasan Mahasiswa Terhadap Website Universitas Negeri Yogyakarta (Uny). Manajemen, 1–6.
Larasati, O. (2018). Sistem Informasi Inventory Barang Koperasi Karyawan Perhutani Cepu Berbasis Web. Jurnal Mitra Manajemen, 2(6), 586–596. https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.161
Suharto, Iman, Manajemen Proyek, dari Konseptual Sampai Operasional, Edisi pertama Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1995.
Laica Marzuki, Kebijakan yang Diperjanjikan (beleidsovereenkomts): Sarana Keperdataan dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acaradan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 1996.
LKPP, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” makalah disampaikan pada program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Yogyakarta, 2010.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Wahid, A. A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi.Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK, November, 1–5
Rozaqi, H. A. P. N. C. A. J. (2019). Analisis Entri Data Pada Sistem Pengelolaan Gudang Minimarket Berdasarkan Aspek Kualitas Database.