Analisis efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah kecamatan mampang prapatan periode 2018 - 2022

• Rosnila Roza
• 2023

---

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang penting bagi Daerah Otonom, yang mana dalam pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bersifat self assessment, yaitu wajib pajak sendiri yang berperan aktif melaporkan, menghitung hingga membayar pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang. Tujuan penelitian ini yaitu seberapa efektif dalam penerimaan pajak BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kendala-kendala dalam penerimaan pajak daerah. Objek penelitian ini adalah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Mampang Prapatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan Primer yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah. Data yang dikumpulkan meliputi data penerimaan pajak BPHTB dan data penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak BPHTB meningkat secara signifikan selama periode 2018-2022 dikategorikan efektif. Namun terjadi penurunan pada periode 2019 yang dikategorikan tidak efektif dikarenakan pandemi covid-19 di Indonesia dan terdapat peningkatan pada tahun 2022 mencapai lebih dari 100%.

• Efektivitas
• Pajak BPHTB
• Penerimaan Pajak Daerah

Anggoro, D. D. (2017). PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. UB Press.
Aryani, F. (2021). Dampak Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR), Vol.5 No.1, 56–73.
Bahmid, N. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.
Braja H, S., Rahma S, J., & Saragih, M. (2019). Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah. Vol. 7 No.7.
Dantes, K. F., & Apsari Hadi, I. G. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dana Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1.
Due, M. (2022). ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA. JMM Online, 6(1), 53–68.
Febriantoko, J., & Rotama, H. (2018). Evaluasi Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol 4 No. 2.
Femayona Devi, D., Amri, F., & Nuari, A. (2022). Analisis Penerimaan BPHTB Dan Kontribusinya Pada PAD Kota Cilegon Tahun 2015-2018. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 1(3).
Hakim, A., Arifiana, D., Rifa’i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5(02), 149–160. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112
Harati, R. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA
PALANGKA RAYA. Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) (Vol. 6, Nomor 4).
Lady, S. (t.t.). PENGARUH PBB DAN BPHTB TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN KLATEN.
Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 5(2), 236– 245. https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4145
Lingga, F. R., & Nurlaila. (2022). Analisis Efektivitas dan Konstribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan BPHTB Dan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Aceh selatan. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vo. 2 No. 2, 1561–1568.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019 (D. Arum, Ed.). Andi.
Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara, Vol. 2 No. 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016. (t.t.). Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Pratama, Y., & Pikri, F. (2020). Efesiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung. Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah, Volume 2 No. 2.
Pratiwi, D., Nataliawati, R., Dewi Arfani, & Haskim, M. (2021). ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF TAX REVENUE OF DUTIES ON LAND AND BUILDING RIGHTS TO THE ORIGINAL INCOME OF LAMONGAN REGENCY.
Dalam Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi (Vol. 38, Nomor Desember).
Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1
Saputra, M. A. (2022). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
LHOKSEUMAWE. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(1), 49. https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6588
Sunanto, & Irwadi, M. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, Vol XII No 2.
Tatik, Maharani, Y., Farah, Z., & Barmawi, M. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam Jurnal Ekonomi (Vol. 17, Nomor 2).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (t.t.). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. Jurnal Cafetaria, Vol. 1 No. 1.