Analisa kenaikan tarif kelas jalan pajak reklame terhadap penerimaan pajak reklame pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah (upppd) kecamatan pulo gadung

• Nida Salsabila
• 2023

---

Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi sangat besar terhadap penerimaan daerah. Maka dari itu, pemerintah DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta. Dalam hal ini, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan Nilai Sewa Reklame (NSR). Nilai ini berfungsi sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak reklame, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu Analisa Kenaikan Tarif Kelas Jalan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Pulo Gadung Tahun 2021-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan lapangan untuk mengumpulkan data. Penelitian menunjukkan bahwa dampak dari kenaikan tarif kelas jalan pada sisi budgetair, berdampak kurang baik bagi penerimaan reklame, karena target per triwulan penerimaan pajak reklame belum tercapai, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Sedangkan dari sisi regulerend, dampaknya tidak terlalu signifikan karena jumlah objek reklame baru pada tahun 2022 bertambah.

• Pajak Reklame
• Nilai Sewa Reklame
• Budgetair
• Regulerend

Ariana, R. (2016). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 
BPK. (2017). Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017. Retrieved from Oktober 13, 2017: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/61440/pergub-prov-dki-jakarta-no-148-tahun-2017
BPK. (2022). Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 tahun 2018. Retrieved from April 11, 2018: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/84582/pergub-prov-dki-jakarta-no-27-tahun-2018
BPRD. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 Reklame. Retrieved from Maret 21, 2012: https://bprd.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/perda-no-12-tahun-2011-reklame
BPRD. (2020). Pergub Nomor 112 Tahun 2020 Nama Jalan Pada Kelas Jalan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame. Retrieved from Mei 21, 2020: https://bprd.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/pergub-nomor-112-tahun-2020
BPRD. (2022). Perda Nomor 6 Tahun 2010 KUPD. Retrieved from Mei 03, 2012: https://bprd.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/perda-no-6-tahun-2010-kupd
BPRD. (2022). Pergub No. 24 tahun 2022 penetapan Nilai Sewa reklame Sebagai Dasar pengenaan Pajak Reklame. Retrieved from Juli 12, 2022: https://bprd.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/pergub-no-24-tahun-2022-penetapan-nilai-sewa-reklame-sebagai-dasar-pengenaan-pajak-reklame
Fitriani, H. L. (2016). Hukum Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah (Nurhadi (ed.)). The First On-Publisher In Indonesia. www.guepedia.com
Hidayat, R. T., & Susilawati, S. T. (2022). Analisa Sistem Perencanaan Pajak dengan Pemilihan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT AGP. Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, Dan Manajemen TRI BISNIS, 4(1). https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIBISNIS/article/download/148/105
Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Modul Level Dasar Hukum Bisnis dan Perpajakan. 1, 1–483. www.iaiglobal.or.id
Purwaningtias, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. PUBLIKA Jurnal Administrasi Publik, 1(1). https://doi.org/10.47007/publika.v10i2.5009
Revita, M. L. D. E., Puspasari, A., Mustomi, D., & Ulum, K. (2021). Perpajakan (Cetakan I). CV. Graha Ilmu. https://repository.bsi.ac.id/repo/34039/Perpajakan
Rohman, A., Hendrawan, V. E. F., & Rusmiwari, S. (2020). Pajak Reklame Kota Malang. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 9(1), 1–8. www.publikasi.unitri.ac.id 
Rosali, A. N. K., Nirmalasari, S., & Afifah, N. (2020). Analisis Penerapan Peraturan Walikota Makassar No 40 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Pada Cv Iqra’99 Makassar. Jurnal Pabean, 2(2). https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Afifah-17/publication/354919979
Sugiarto, A., & Matitaputti, S. J. (2022). Nilai Sewa Reklame, Realita Pasar dan Kelayakan Investasinya (Studi Kasus pada 3 Titik Papan Reklame di Kota Semarang). Among Makarti, 15(3), 354–363. https://doi.org/10.52353/ama.v15i3.355
Soegiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ecodomica, 3(2). http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica